Taliban Larang 1.4 Juta Anak Perempuan Afghanistan Bersekolah – Sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021, mereka telah menerapkan berbagai kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.

Menurut laporan terbaru dari UNESCO, Taliban secara sengaja telah melarang 1.4 juta anak perempuan Afghanistan untuk bersekolah. Kebijakan ini telah menimbulkan kecaman internasional dan mengancam masa depan generasi muda di negara tersebut.

Baca juga : Australia Batasi Jumlah Mahasiswa Asing pada Tahun 2025

Dampak Kebijakan terhadap Pendidikan Anak Perempuan

Larangan ini membuat Afghanistan menjadi satu-satunya negara di dunia yang melarang anak perempuan melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah dan tinggi. Sejak di berlakukannya kebijakan ini, jumlah anak perempuan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan terus meningkat.

Pada April 2023, UNESCO melaporkan bahwa 1.1 juta anak perempuan telah kehilangan akses ke pendidikan menengah. Angka ini meningkat menjadi 1.4 juta pada Agustus 2024, seiring bertambahnya usia anak perempuan yang mencapai batas 12 tahun setiap tahunnya.

Alasan di Balik Kebijakan Taliban

Taliban mengklaim bahwa larangan ini didasarkan pada interpretasi mereka terhadap Syariah, hukum Islam yang mereka terapkan secara ketat. Mereka berpendapat bahwa pendidikan bagi anak perempuan di atas usia 12 tahun tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mereka anut.

Namun, banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan ini lebih bersifat politis dan bertujuan untuk mengontrol peran perempuan dalam masyarakat.

Reaksi Internasional

Kebijakan Taliban ini telah menimbulkan kecaman dari berbagai organisasi internasional dan kelompok hak asasi manusia. PBB dan UNESCO menyebut tindakan ini sebagai bentuk “apartheid gender” dan menyerukan agar larangan tersebut segera dicabut.

Mereka memperingatkan bahwa kebijakan ini tidak hanya merampas hak pendidikan anak perempuan, tetapi juga mengancam masa depan seluruh generasi di Afghanistan.

Dampak Jangka Panjang

Larangan ini memiliki dampak jangka panjang yang serius bagi perkembangan sosial dan ekonomi Afghanistan. Tanpa akses ke pendidikan, anak perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada pembangunan negara.

Selain itu, kebijakan ini juga memperburuk ketidaksetaraan gender dan menghambat upaya untuk mencapai kesetaraan di berbagai sektor kehidupan.

Upaya untuk Mengatasi Masalah

Berbagai upaya telah dilakukan oleh komunitas internasional untuk menekan Taliban agar mencabut larangan ini. Beberapa negara dan organisasi non-pemerintah telah menawarkan bantuan dan dukungan untuk memastikan anak perempuan Afghanistan tetap mendapatkan pendidikan.

Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar, mengingat situasi politik dan keamanan yang tidak stabil di negara tersebut.

Kesimpulan

Kebijakan Taliban yang melarang 1.4 juta anak perempuan Afghanistan untuk bersekolah adalah tindakan yang sangat merugikan dan tidak dapat diterima. Kebijakan ini tidak hanya merampas hak dasar anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga mengancam masa depan seluruh generasi di Afghanistan.

Komunitas internasional harus terus berupaya untuk menekan Taliban agar mencabut larangan ini dan memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan.